Dialog Kebijakan CRPP di Gunungkidul mempertemukan pengetahuan perempuan akar rumput dengan pemerintah untuk mendorong aksi iklim yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Perubahan iklim tidak hanya terlihat dari perubahan cuaca atau musim yang semakin sulit diprediksi. Di tingkat komunitas, perubahan tersebut hadir dalam bentuk gagal panen, kekurangan pangan, sulitnya mendapatkan air bersih, hilangnya sumber pendapatan, hingga meningkatnya beban rumah tangga.
Perempuan sering berada di garis depan dalam menghadapi dampak tersebut. Namun, pengalaman dan pengetahuan mereka tidak selalu hadir dalam ruang pengambilan keputusan.
Melalui Community Resilience Partnership Program (CRPP) di Gunungkidul, kelompok perempuan akar rumput tidak hanya dilibatkan untuk mengikuti kegiatan. Mereka melakukan pemetaan risiko, mengumpulkan data, mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, menjalankan aksi adaptasi, dan membawa temuan tersebut ke ruang dialog bersama pemerintah.
Salah satu ruang tersebut adalah Dialog Kebijakan Aksi Ketangguhan Perubahan Iklim yang dilaksanakan pada 30 Juli 2026 di Gunungkidul.
Dari pengalaman sehari-hari menjadi data
Sejak 2024, kelompok perempuan di lima kalurahan; Giriharjo, Girimulyo, Giricahyo, Mertelu, dan Jurangjero, telah melakukan kajian risiko partisipatif dan aksi adaptasi bersama masyarakat.
Foto 1: Kelompok Perempuan desa Giriharjo sedang berdiskusi mengenai data kelompok paling berisiko
Sebanyak 102 pemimpin perempuan terorganisir dalam kelompok-kelompok perempuan di lima kalurahan. Mereka juga bekerja bersama 17 kelompok masyarakat, termasuk KWT, PKK, UMKM, dan kelompok lainnya.
Melalui riset aksi, perempuan mendokumentasikan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah mereka. Temuannya menunjukkan:
- 89% mengalami penurunan hasil panen.
- 45% mengalami kekurangan pangan.
- 43% mengalami ketidaktersediaan air.
- 87% menghadapi curah hujan yang tidak menentu.
- 71% menghadapi musim yang tidak menentu.
- 80% mengalami gagal panen.
Bagi masyarakat, angka-angka tersebut memiliki konsekuensi nyata. Gagal panen dapat berarti hilangnya pendapatan, terjualnya aset, bahkan meningkatnya utang. Lebih dari 90% produktivitas panen yang menurun dikaitkan dengan peningkatan pinjaman atau utang dalam temuan riset aksi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan kemiskinan, akses terhadap sumber daya, kepemilikan lahan, pekerjaan, dan akses terhadap informasi.
Perempuan juga mengetahui siapa yang paling rentan
Salah satu kekuatan dari riset yang dilakukan kelompok perempuan adalah kemampuan mereka melihat kerentanan dari dekat. Dari data yang dikumpulkan, 202 dari 226 keluarga mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat karena memiliki anggota keluarga berisiko dan jumlah anggota keluarga lebih dari tiga orang.
Sebanyak 201 dari 225 keluarga hanya memiliki satu sumber pendapatan, sementara 40% memiliki pendapatan alternatif yang tidak stabil atau bersifat serabutan. Selain itu, 94 dari 226 keluarga harus menyewa lahan untuk bertani.
Foto 2: Kelompok Perempuan sedang menyirami tanaman di Kalurahan Girimulyo
Persoalan air juga menjadi perhatian besar. 130 dari 225 keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan harus membelinya. Kondisi ini terutama berdampak pada kelompok seperti lansia yang tinggal di wilayah terisolasi, perempuan yang tinggal sendiri, penyandang disabilitas, balita stunting, ibu hamil, dan petani yang tidak memiliki lahan.
Data tersebut memberikan gambaran yang lebih detail tentang siapa yang terdampak dan bagaimana dampaknya terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dari data menuju aksi adaptasi
Temuan tersebut tidak berhenti sebagai data. Kelompok perempuan menggunakannya untuk mengembangkan berbagai aksi adaptasi di komunitas. Di antaranya adalah kebun komunitas, pengelolaan ternak, demplot dan kelompok tani, pengelolaan air hujan, serta berbagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan penghidupan.
Foto 3: Kebun Kolektif Kelompok Perempuan Kalurahan Giriharjo
Dalam riset aksi, 39% peserta mengembangkan kebun komunitas, 40% mengembangkan pengelolaan ternak, dan 38% mengembangkan demplot serta kelompok tani. Namun, perempuan juga menemukan bahwa kemampuan masyarakat untuk beradaptasi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap program dan sumber daya.
Misalnya, petani kecil menghadapi keterbatasan lahan, modal, air, informasi iklim, dan keterampilan adaptasi. Ketika program pemerintah tersedia tetapi masyarakat kesulitan mengaksesnya, maka manfaat program belum tentu sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan. Di sinilah pentingnya membawa pengetahuan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan.
Tidak hanya hadir, perempuan memimpin dialog
Dalam Dialog Kebijakan di Gunungkidul, perempuan tidak ditempatkan hanya sebagai penerima informasi. Mereka mengambil berbagai peran dalam proses dialog: moderator, pemantik diskusi, presenter, notulis, timekeeper, hingga perangkum hasil diskusi. Sebanyak 43 dari 58 peserta dialog adalah perempuan. Lima kelompok perempuan dari lima kalurahan membawa pengalaman dan temuan mereka ke ruang dialog bersama OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi sebagian perempuan, forum tersebut juga menjadi ruang belajar untuk berbicara langsung dengan pemerintah dan menyampaikan persoalan yang mereka temukan melalui riset aksi. Keterlibatan tersebut penting karena partisipasi bermakna bukan hanya tentang berapa banyak perempuan yang hadir dalam sebuah pertemuan. Lebih dari itu, perempuan perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pengetahuan, mengajukan rekomendasi, mempengaruhi diskusi, dan ikut menentukan tindak lanjut.
Pengetahuan lokal perempuan membuka persoalan yang sering tidak terlihat
Hal ini terlihat jelas dalam isu perlindungan sosial. Riset aksi menemukan bahwa 60% peserta pernah menemukan atau menerima informasi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau BPJS Kesehatan, tetapi 56% di antaranya hanya mengetahui keberadaan program tanpa mampu menjelaskan mekanisme atau cara mengaksesnya. Hanya 34 peserta yang mengetahui langkah-langkah untuk mengakses bantuan tersebut.
Pada saat yang sama, perempuan memiliki pengetahuan lokal yang sangat spesifik. Dari 102 pemimpin perempuan yang menjadi bagian dari riset:
- 89 pemimpin memahami wilayahnya.
- 48 pemimpin mengetahui keluarga berisiko di sekitarnya.
- 41 pemimpin dapat mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat mendapatkan perlindungan sosial.
- 20 pemimpin dapat menindaklanjuti kebutuhan perlindungan kelompok berisiko.
Namun, baru 29% yang pernah mengusulkan rekomendasi dalam rapat desa, dan 11 pemimpin perempuan telah mengambil peran kepemimpinan dalam struktur desa. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan perempuan tentang kondisi komunitas dan ruang yang tersedia bagi mereka untuk memengaruhi keputusan.
Ketika temuan komunitas bertemu dengan sistem pemerintah
Foto 4: Dialog lokal adaptasi perubahan Iklim bersama pemerintah Gunungkidul
Dialog Kebijakan kemudian menjadi ruang untuk mempertemukan dua hal: pengetahuan dan kebutuhan masyarakat dengan program, kebijakan, dan sumber daya pemerintah.Dalam isu pertanian, misalnya, dialog membahas penguatan kelompok tani dan KWT, pupuk organik, pertanian adaptif iklim, pengolahan hasil pertanian, hingga perlindungan petani.
Dalam isu air, perempuan membawa data tentang rumah tangga yang kesulitan mendapatkan air, sementara pemerintah dan OPD menjelaskan berbagai pilihan seperti distribusi air, PAH, sumur bor, sambungan rumah, dan pengelolaan air berbasis masyarakat.
Di Girimulyo, misalnya, kelompok perempuan menemukan bahwa dari 92 KK di Padukuhan Prahu yang belum mengakses PDAM, 40 KK berada sekitar 700 meter dari jaringan pipa utama. Di Mertelu, masyarakat harus membeli air tangki saat musim kemarau dengan harga sekitar Rp150.000–Rp175.000 untuk 5.000 liter, yang hanya dapat mencukupi kebutuhan sekitar dua hingga tiga minggu tergantung jumlah anggota keluarga.
Bagi rumah tangga rentan, membeli air bukan sekadar persoalan biaya. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan tersebut dapat mendorong keluarga menjual aset atau berutang. Temuan seperti ini membantu memperlihatkan bahwa tantangan aksi iklim bukan selalu karena tidak ada program, tetapi karena terdapat kesenjangan antara program yang tersedia dengan akses, informasi, data, dan kondisi nyata masyarakat.
Dari dialog menuju perubahan
Dialog tidak berhenti pada pertukaran informasi. Berbagai isu kemudian diarahkan pada tindak lanjut dan peluang kolaborasi antara kelompok perempuan, pemerintah kalurahan, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya.
Yang menjadi penting adalah bagaimana hasil dialog dapat terus bergerak dari:
TEMUAN KOMUNITAS → DIALOG → KOMITMEN → PERENCANAAN → ANGGARAN → AKSI → PEMANTAUAN
Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, integrasi hasil riset aksi komunitas ke dalam penganggaran daerah, pemanfaatan dana kalurahan dan program pembangunan untuk mitigasi pertanian dan kekeringan berbasis masyarakat, serta pengarusutamaan gender. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan komunitas dapat menjadi bagian dari percakapan kebijakan yang lebih luas.
Perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi bagian dari solusi
Pengalaman CRPP di Gunungkidul menunjukkan bahwa perempuan akar rumput memiliki pengetahuan yang sangat penting untuk membangun ketangguhan menghadapi perubahan iklim. Mereka mengetahui perubahan yang terjadi di sawah, sumber air, dapur, pasar, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mereka juga mengetahui siapa yang paling kesulitan ketika terjadi kekeringan, gagal panen, atau perubahan akses terhadap bantuan sosial.
Ketika pengetahuan tersebut dikumpulkan menjadi data dan dibawa ke ruang pengambilan keputusan, perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima manfaat. Mereka dapat menjadi pemegang pengetahuan lokal, pengumpul data, penggerak aksi adaptasi, penghubung komunitas dengan pemerintah, serta mitra dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, membangun aksi iklim yang adil tidak cukup hanya dengan membuat program untuk masyarakat. Kita perlu menciptakan ruang untuk merancang solusi bersama masyarakat—termasuk perempuan yang setiap hari berhadapan langsung dengan dampak perubahan iklim. Karena mereka yang mengalami dampaknya, juga harus memiliki ruang untuk menentukan solusinya.
Dengarkan perempuan. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dan pastikan pengetahuan mereka menjadi bagian dari aksi iklim.