Indonesia adalah salah satu dari tiga negara paling berisiko1 dengan kerentanan pada cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan, serta perubahan jangka panjang dalam hal ketinggian air laut, pergeseran pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terkecuali dalam hal risiko ini. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tingkat kejadian bencana di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertinggi secara nasional.2
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai aspek krusial dari pengurangan risiko bencana (PRB) adalah kebutuhan untuk mengambil tindakan segera untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan dampaknya yang berbahaya. Meskipun demikian, seringkali masih ada tantangan adaptasi perubahan iklim di tingkat warga masyarakat. Keluarga-keluarga yang paling rentan terhadap dampak bencana mempunyai prioritas-prioritas mendesak seperti mendapat penghasilan, memperoleh makanan, dan merencanakan pendidikan anak-anak. Masyarakat yang demikian tampaknya hidup di antara dua cara pandang yang bertentangan. Di satu sisi, mereka perlu memikirkan kelangsungan hidup dari hari ke hari dan memenuhi kebutuhan jangka pendek. Di sisi lain, mereka perlu bergeser menuju praktik jangka panjang yang berkelanjutan, yang memitigasi ancaman perubahan iklim dan melindungi kebutuhan jangka panjang mereka.
PB Palma GKJ Ambarrukma (Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Masyarakat Gereja Kristen Jawa Ambarrukma) adalah organisasi respons bencana berbasis iman yang berada dekat dengan Sungai Gadjah Wong di Kalurahan (Desa) Caturtunggal, Yogyakarta. PB Palma bekerja sama dengan Komunitas Peduli Gajah Wong (KPGW), suatu organisasi masyarakat yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong. Dengan dukungan dari program IDEAKSI* oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU), PB Palma mengembangkan sistem PRB inovatif demi mendukung respons bencana KPGW saat terjadinya banjir. Sistem ini meliputi sistem peringatan dini (EWS—early warning system), pencahayaan, cadangan peralatan respons bencana, dan penguatan rencana kedaruratan banjir yang lebih efektif dan inklusif. Sejauh ini, EWS telah dikembangkan dari dua titik banjir utama menjadi lima titik. Ekspansi ini memperluas kolaborasi antarwarga sembari menanggulangi dampak bencana.
Menariknya, tidak semua warga masyarakat di daerah yang berdekatan bersedia menerima instalasi EWS demi peningkatan kapasitas mereka untuk menghadapi bencana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Kekhawatiran utama dalam mengadopsi sistem yang baru di antaranya adalah terkait biaya operasional dan perbaikan saat pendanaan berakhir, waktu pengelolaan, otonomi atas proyek ini, dan ketidakacuhan pemerintah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan paradigma pertama, hidup dari hari ke hari, dengan kelangsungan hidup yang menjadi prioritasnya. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kesadaran dan minat dalam paradigma kedua, untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan untuk masyarakat terdampak? Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kebanyakan orang yang tinggal di sepanjang Sungai Gajah Wong menghuni rumah-rumah yang sangat padat dan tidak teratur. Struktur rumah seringkali tidak dibangun dengan baik yang membuat rumah-rumah ini cenderung tidak dapat menanggulangi banjir. Terdapat pula sejumlah besar kelompok rentan, khususnya lansia dan difabel, yang memerlukan dukungan lebih saat terjadinya bencana. Semua faktor yang bertumpuk-tumpuk ini semestinya dapat mendorong adopsi sistem PRB yang baru. Sayangnya, kelangsungan hidup dari hari ke hari dan terbatasnya kapasitas warga seringkali diutamakan daripada pembangunan jangka panjang.
Demi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, peningkatan kesadaran terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar Sungai Gajah Wong menjadi hal yang krusial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 13 tentang aksi iklim menyoroti perlunya “penguatan ketangguhan dan kemampuan adaptif terhadap ancaman terkait iklim dan bencana alam” dan “peningkatan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas manusia dan institusi untuk mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim”, (2022). Pendidikan, kolaborasi, dan inovasi memampukan masyarakat menanggulangi risiko bencana sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, mereka dapat berkembang tidak hanya dalam jangka pendek, tapi lebih penting lagi, yaitu secara jangka panjang. Penambahan program-program pendidikan perubahan iklim dapat pula mendukung adopsi sistem PRB PB Palma dan meningkatkan kapasitas masyarakat yang secara integral tinggal di lingkungan Sungai Gajah Wong.
*Program IDEAKSI (akronim dari Ide, Inovasi, Aksi, dan Inklusi) adalah bagian dari Kemitraan untuk Inovasi Berbasis Komunitas (Community-Led Innovation Partnership—CLIP) yang dikerjakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU). Kemitraan ini mendukung munculnya solusi-solusi yang kembangkan secara lokal untuk masalah-masalah kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (ditangguhkan), Guatemala, Indonesia, dan Filipina. Sebagai bagian dari kemitraan tersebut, IDEAKSI berusaha mencari solusi-solusi inovatif dan inklusif untuk penanggulangan bencana bagi kelompok paling rentan, termasuk difabel dan lansia.
Melalui dukungan dari Elrha, Start Network, the Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) Tokyo Innovation Hub, dan pendanaan dari the UK Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), YEU dapat mengadakan IDEAKSI sebagai proyek CLIP di Indonesia.
1. Bündnis Entwicklung Hilft & Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV) 2022, WorldRiskReport 2022.
2. Pratidina, G. Suroso & Santoso, P 2019, Detection of satellite data-based flood-prone areas using logistic regression in the central part of Java Island”, Journal of Physics: Conference Series, vol. 1367, no. 1.