Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong partisipasi bermakna kelompok berisiko, proyek SEHATI secara konsisten mengadakan pertemuan rutin Sub Klaster Lansia, Disabilitas, dan Kelompok Rentan lainnya (Sub Klaster LDR). Pertemuan ini menjadi salah satu strategi utama proyek SEHATI agar suara dan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut dapat terakomodasi dalam proses koordinasi penanggulangan bencana. Lebih dari sekadar agenda koordinasi, pertemuan sub klaster ini dirancang sebagai ruang belajar bersama dan wadah berbagi informasi antar anggota, sehingga tercipta sinergi dan pemahaman yang lebih kuat mengenai isu-isu yang dihadapi kelompok berisiko dalam konteks kebencanaan.

Picture 2. Peserta pertemuan kedua Sub Klaster LDR

Pertemuan kedua Sub Klaster LDR diselenggarakan pada 24 April 2025 secara daring melalui Zoom dengan mengangkat topik Perlindungan Data. Fokus utama pertemuan ini adalah mendorong pengelolaan data kelompok berisiko yang lebih mutakhir, berkelanjutan, dan mudah diakses, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam penanganan kebencanaan di Indonesia. Acara ini melibatkan berbagai organisasi yang mewakili penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok berisiko lainnya, serta organisasi kemanusiaan lainnya. Selain itu, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari sejumlah wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi turut hadir. Diskusi berlangsung dinamis dengan pembahasan isu-isu krusial seperti kebocoran data, prosedur pengelolaan data yang aman, dan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Para peserta menekankan bahwa tantangan utama adalah memastikan data kelompok disabilitas selalu terbarui dan terintegrasi hingga tingkat desa, agar intervensi dalam situasi bencana dapat tepat sasaran.

Picture 2. Presentasi tentang perlindungan data yang disampaikan Hijaz Jalil

Dalam sesi diskusi, Hijaz Jalil sebagai fasilitator memberikan sejumlah masukan penting terkait perlindungan data pribadi dalam situasi bencana. Ia menekankan bahwa perlindungan data harus menjadi bagian integral dari seluruh tahapan respon bencana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa poin kunci yang disampaikannya meliputi pentingnya kebijakan dan prosedur khusus, pelatihan bagi staf dan relawan mengenai privasi serta praktik terbaik pengelolaan data, pembangunan infrastruktur aman untuk penyimpanan data, serta pembentukan jaringan informasi antar lembaga yang dilengkapi protokol keamanan bersama. Hijaz juga memperkenalkan penggunaan template pendataan berbasis format 5W (Who, What, When, Where, Why) sebagai pendekatan sederhana namun efektif untuk memastikan informasi yang dikumpulkan relevan, terstruktur, dan mudah dianalisis dalam konteks penanganan bencana.

Dalam diskusi tersebut juga ditekankan pentingnya membangun basis data bersama yang dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi antar lembaga. Hijaz Jalil menegaskan, “Tidak ada satu pun lembaga yang bisa melakukan segala sesuatu dalam penanganan bencana. Setiap lembaga pasti memiliki kekurangannya masing-masing, dan kekurangan itu bisa dilengkapi oleh lembaga lain.” Oleh karena itu, integrasi data dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan respons kebencanaan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan adanya basis data yang terbuka dan terstruktur, setiap lembaga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara tepat, sekaligus menghindari duplikasi kerja dan memastikan tidak ada kelompok berisiko yang terlewatkan maupun informasi pribadi disalahgunakan.