Sultan (44 tahun), pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, hidup dengan hambatan gerak pada kaki kirinya sejak kecil. Hambatan tersebut tidak menghalanginya untuk aktif berpartisipasi dalam komunitas. Ia bergabung dengan PPDI sejak tahun 2015 lalu, didorong oleh keinginan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas serta memperluas pemahaman tentang peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam situasi kebencanaan.
Sebelum bergabung dengan organisasi, Sultan mengaku belum memahami pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun, pengalaman pahit saat bencana besar di 2018 melanda Palu, Sulawesi Tengah, menjadi titik balik dalam hidupnya. Di tengah situasi krisis tersebut, Sultan mulai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang menyoroti isu inklusi disabilitas dalam respons bencana. Dari sinilah ia bertemu dengan YAKKUM Emergency Unit (YEU) dan CBM Global Indonesia yang saat itu hadir memberikan bantuan kemanusiaan di Palu. Pertemuan tersebut membuka wawasan baru bagi Sultan dan mulai mempelajari manajemen bencana yang inklusif.
Sultan kemudian mulai terlibat dalam Proyek SEHATI di Tahun 2025 yang dijalankan oleh YEU bersama Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), dengan dukungan utama dari CBM Global Indonesia. Sultan secara konsisten mengikuti berbagai aktivitas proyek, salah satunya pertemuan rutin Sub Klaster Lansia, Disabilitas, dan Rentan lainnya (LDR) yang menjadi ruang koordinasi dan pembelajaran bersama.
Ketika bencana besar melanda wilayah Sumatera, Sultan dipercaya untuk terlibat langsung dalam respons tanggap darurat di Provinsi Aceh. Misi ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga meninjau implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat inklusif milik PPDI dan HWDI serta protokol Sub Klaster LDR dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Selain itu, respons ini bertujuan memperkuat sensitivitas para pemangku kepentingan, mendorong penerapan pendekatan berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta meningkatkan kapasitas OPDis dan kelompok berisiko dalam penanggulangan bencana yang inklusif.
Dalam proses tersebut, Sultan memainkan peran penting dalam memperkenalkan Sub Klaster LDR kepada Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya Dinas Sosial. Berbekal pengalamannya menghadapi bencana di Palu, ia menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas secara bermakna dalam setiap tahapan penanganan krisis. Menurutnya, penyandang disabilitas bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga aktor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga dalam membangun respons bencana yang lebih inklusif.
Tak hanya berkoordinasi dengan pemerintah, Sultan juga aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas OPDis dan lembaga lokal di Banda Aceh. Dalam berbagai sesi berbagi pengalaman, ia mengajak peserta memahami kerentanan yang dihadapi penyandang disabilitas saat bencana terjadi. Dengan bahasa yang sederhana, Sultan menjelaskan perbedaan antara bencana dan ancaman, mengenalkan jenis-jenis bencana baik yang bersifat tiba-tiba (sudden onset) maupun yang berkembang secara perlahan (slow onset), serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
Bagi Sultan, keterlibatannya dalam respons ini menjadi pengalaman berharga yang semakin memperkaya wawasannya tentang penanganan bencana secara langsung. Ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh tertinggal dalam situasi darurat. Lebih dari itu, kelompok berisiko, termasuk OPDis, harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses penanggulangan bencana agar respons yang dibangun benar-benar inklusif dan berkeadilan.