• Sign Up
  • |
  • Login

Deklarasi Urban Thinkers Campus "Membangun Kota yang Beretika dan Berkeadilan"

By Admin | Kamis, 24 Agustus 2017 | 221 views

Laju pertumbuhan di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat akan terkait dengan kemampuan kota untuk menampung segala kepentingan warga kota yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta. Pertumbuhan ini termasuk arus industrialisasi dan jasa, arus investasi, serta pendidikan yang tidak dapat dibendung.  Dampaknya kota menjadi kontestasi politik, ekonomi, sosial dan sumberdaya.   Tradisi dan budaya Yogyakarta diminati oleh para wisatawan, pendatang dan investor yang mempengaruhi keseimbangan dan keadilan dalam memanfaatkan sumberdaya kota.

Proses pembangunan perkotaan tidak bisa dilepaskan dari empat hal, yaitu kebijakan permukiman dan perkotaan yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perencanaan dan desain yang partisipatif dan terpadu , serta kerangka instrument pembiayaan yang inovatif dan tidak berisiko.  Namun demikian muncul praktek baik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:

  1. Pemerintah telah mendesaian pengelolaan ruang kota Yogyakarta melalui regulasi dan kebijakan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Tata Wilayah no 20 tahun 2010, Program KOTAKU (kota tanpa kumuh), Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Program Ruang Terbuka Hijau, Program 101, Program M3K untuk wilayah bantaran sungai yaitu Mundur, Munggah, Madhep Kali. 
  2. Munculnya kelompok-kelompok di komunitas di perkotaan yang memiliki inisisasi dan inovasi untuk membangun ketangguhan kota.
  3. Inisiasi dan semangat dari masyarakat akar rumput untuk berinovasi dengan keterbatasan sumberdaya.
  4. Untuk menghadapi ancaman bencana, telah ada kebijakan dan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur untuk penanggulangan bencana dan memperkuat ketangguhan kota.

Selain praktek baik tersebut, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan perkotaan di kota Yogyakarta:

  1. Penguasaan terhadap sumberdaya air yang tidak seimbang antara masyarakat miskin perkotaan dengan hotel, apartemen, mall yang bertumbuh masive di wilayah kota Yogyakarta. 
  2. Integrasi inisiasi dan inovasi yang telah dikembangkan oleh komunitas belum diakomodir ke dalam perncanaan dan pembangunan tingkat kota.
  3. Keterbatasan lahan di perkotaan mempengaruhi pada proteksi lahan strategis sebagai daya dukung lingkungan seperti kawasan ruang terbuka hijau, kawasan tangkapan air, kawasan cagar budaya.
  4. Kebijakan dan pengelolaan ruang belum aksesibel bagi semua pihak termasuk difabel, lansia, anak-anak.
  5. Kesiapan kota Yogyakarta dalam mengelola implikasi laju pertumbuhan seperti kos-kosan, pedagang kaki lima.
  6. Ancaman bencana yang berskala kecil tetapi intensitas sering di perkotaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berisiko pada penghidupan warga kota seperti banjir.

 

Memperhatikan hal tersebut, kami peserta Urban Thinkers Campus merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan pembangunan kota yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dengan menekankan pada pemerataan pembangunan ekonomi, untuk pembangunan kota yang beretika dan mengadopsi prinsip-prinsip inklusif, serta berbasis hak.
  2. Perlunya budaya “rawuh” bagi pemimpin yang memiliki keberpihakan pada kelompok marjinal untuk menentukan kebijakan pembangunan perkotaan yang berkeadilan.
  3. Mendorong adanya kemitraan dan kolaborasi untuk pembangunan berbasis kawasan yang melibatkan multistakeholder.
  4. Pengelolaan dan penataan ruang bagi sektor informal seiring dengan laju perkembangan pembangunan kota termasuk di dalamnya sektor pariwisata.
  5. Menerjemahkan prinsip komitment global agenda baru perkotaan ke daerah kedalam rencana aksi daerah yang kongkrit dan inklusif
  6. Mendukung inisiatif dan inovasi yang telah dilakukan masyarakat akar rumput dalam pengelolaan permukiman
  7. Memperkuat masyarakat sipil dalam membangun strategi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk pembangunan kota yang beretika dan berkeadilan
  8. Memperkuat sinergi program pembangunan tingkat nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih inisiatif atau program
  9. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan mandiri, akuntabel untuk implementasi program pembangunan perkotaan yang berkeadilan
  10. Pemulihan dan audit lingkungan terhadap proses pembangunan kota yang berisiko
  11. Adanya analisa konsep permukiman yang terintegrasi dari sisi sosial, ekonomi, budaya sebagai salah satu alternatif inovasi.
  12. Memperhatikan ancaman, risiko, kapasitas, dan kerentanan dalam mengembangkan konsep permukiman yang inklusif.
  13. Perlunya dialog yang integratif untuk menyampaikan konsep pembangunan yang berkeadilan antar pihak yaitu masyarakat sipil, legislatif, eksekutif.

 

Yogyakarta, 22 Agustus 2017 

 

Credit Foto : Nawang Anandhini

  • Situation Report #2 Warning Status of Mt. Agung in Bali

    8 October 2017 Situation Report #2 Warning Status of Mt. Agung in Bali   Highlights : ¨ As of 7 October 2017 at 06:00 pm local time, there were 141.322 displaced people who were distributed in ...

  • Situation Report #1 Gunung Agung

      Laporan Situasi #1 Gunung Agung     Dukungan Tanggap Darurat Gg. Agung Negara Indonesia Jenis Laporan Laporan Situasi Lokasi Tanggap Darurat Kabupaten Karang Asem Prov Bali Nomor Laporan #1 Laporan Dipersiapkan oleh Sari Mutia Timur Tanggal Pelaporan 02 Oktober  2017     Sorotan Pengungsi masih tersebar di 416 titik pengungsian yang ...

  • Deklarasi Urban Thinkers Campus "Membangun Kota yang Beretika dan Berkeadilan"

    Laju pertumbuhan di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat akan terkait dengan kemampuan kota untuk menampung segala kepentingan warga kota yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta. Pertumbuhan ini ...

VIEW ALL NEWS
VIEW ALL STORIES

Our Partners