Pembacaan Komitmen dan Kontribusi Rakyat dalam AKSI NYATA untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Tangguh

Pembacaan Komitmen dan Kontribusi Rakyat dalam AKSI NYATA untuk
Pembangunan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Tangguh
Menerjemahkan Agenda Global di tingkat Lokal yang diwakili oleh Pak Anto, Ibu Nuning, dan Ibu Sri Retnaningsih.

Kami perwakilan berbagai organisasi akar rumput, kader dan sukarelawan di masyarakat yang mengikuti Pertemuan Akhir Tahun Unit YAKKUM 2016 yang dilaksanakan pada 03 Desember 2016 dengan tema “Peningkatan Upaya Pertumbuhan Pelayanan Kemanusiaan dan Integrasi Pembangunan untuk Mendukung Terwujudnya Nawacita dan Visi Pembangunan Global yang Berkelanjutan, Inklusif dan Tangguh” menyadari pentingnya memahami prioritas pembangunan nasional dan proses politik global seperti Sustainable Development Goals, Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, agar dapat menyusun prioritas aksi praktis di masyarakat dan seruan rekomendasi operasional kepada pemerintahan saat ini.

(Photo Credit: Yohanes Hastadi Kurniawan/PRY)

 

Para narasumber diundang untuk membagikan perspektifnya sebagai berikut:

  1. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menggarisbawahi pelibatan disabilitas dalam dunia kerja mendatangkan manfaat tidak hanya bagi disabilitas tapi juga untuk dunia usaha dan masyarakat luas karena disabilitas mempunyai kemampuan dan loyalitas serta dedikasi.
  2. Perwakilan Kantor Staf Presiden menyampaikan focus pemerintahan nasional dalam tahun 1 adalah konsolidasi dan tahun kedua adalah akselerasi atau percepatan pembangunan yang semuanya bertujuan memastikan negara hadir untuk meningkatkan mutu kehidupan.
  3. Perwakilan Bidang Kesiapsiagaan BNPB menekankan bahwa semangat kerangka Sendai adalah menerjemahkan konsep pengurangan risiko bencana global di tataran regional dan local yang memuat 4 prioritas yaitu a) Memahami risiko bencana. b) Memperkuat tata kelola risiko. c) Investasi dalam pengelolaan PRB misalnya dengan peningkatan kapasitas, kesehatan, pendidikan untuk mewujudkan masyarakat tangguh. Kita harus siap menghadapi bencana/fenomena alam, beradaptasi dengan bahaya tersebut untuk mengurangi risiko kematian. d) Meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon yang efektif dan yang lebih baik.
  4. Perwakilan dunia usaha menyatakan bahwa kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil seperti Yakkum dan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan komitmen mereka untuk terwujudnya lapangan kerja yang inklusif disabilitas yang dapat dicapai dengan pendekatan-pendekatan transformative tidak hanya karitatif.
  5. Perwakilan dari Yakkum menekankan bahwa partisipasi dan karya nyata semua unit layanan YAKKUM adalah bagian dari perwujudan damai sejahtera untuk segenap ciptaan. Aksi dan kerja nyata di tingkat lokal oleh kelompok-kelompok masyarakat baik organisasi penyandang disabilitas, tim siaga desa, organisasi rakyat dan kader lansia serta kader perempuan di semua area dimana YAKKUM melakukan pendampingan merupakan implementasi garis depan untuk Kerangka Kerja Pembangunan yang Berkelanjutan di tingkat global dan harus menjadi bagian dalam prioritas pemerintahan nasional dalam Nawa Cita.

Setelah mendengarkan dan berdialog dengan para narasumber, kami menggarisbawahi bahwa:

  1. Kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada prinsip keberpihakan pada rakyat, berkeadilan dan tidak ada yang ditinggalkan.
  2. Masyarakat mempunyai kapasitas yang telah terbukti dalam praktik-praktik pembangunan di tingkat lokal. Praktik-praktik baik ini perlu didokumentasikan dan dikembangkan agar mendatangkan manfaat luas secara berkelanjutan.
  3. Pembangunan yang efektif dan efisien memerlukan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab didasari prinsip dan mekanisme akuntabilitas. Itu harus menjadi komitmen berbagai pihak termasuk pemerintah, oganisasi masyarakat sipil dan perusahaan.
  4. Sumber daya untuk pembangunan yang dapat diakses masyarakat tersedia dan berpusat di desa salah satunya adalah dalam bentuk dana desa. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan yang tidak berisiko dan mengawal pengelolaan dana desa yang akuntabel.
  5. Dibutuhkan iklim pembangunan yang toleran dan percaya pada kebhinekaan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif termasuk untuk disabilitas.

Agar hasil diskusi ini menjadi AKSI NYATA yang lebih luas, peserta menyusun POKOK-POKOK PROGRAM BERSAMA 2017 yaitu:

  1. Melakukan rehabilitasi sumber mata air dan membangun penampungan air
  2. Membangun biogas sebagai sumber energi alternatif
  3. Memberikan sosialisasi pendidikan inklusi dan motivasi kepada keluarga dengan anak disabilitas supaya anak disabilitas memperoleh pendidikan dan ketrampilan.
  4. Optimalisasi ladang, pekarangan, lahan tidak kosong, lahan tidak produktif untuk kecukupan kebutuhan pangan dan gizi.
  5. Memproduksi dan menggunakan sendiri produk dan pangan lokal, meminimalisir konsumsi atau penggunaan produksi luar.
  6. Masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, melalui laporan dari warga kepada SKPD pemberi ijin pendirian bangunan
  7. Masyarakat ikut di dalam musrenbang, mengajukan dialog dengan pemerintah, serta mengundang pemerintah untuk hadir di masyarakat untuk mengetahui permasalahan di masyarakat.
  8. Melakukan penghijauan dan bekerjasama dengan Perhutani untuk menghentikan penebangan liar.
  9. Meneruskan praktik pembuatan pupuk organik.
  10. Laki-laki terlibat dalam perencanaan Keluarga Berencana, menjaga kesehatan keluarga yang holistik dan menjadi suami siaga.
  11. Orangtua membuka komunikasi pada anak tentang kesehatan reproduksi.
  12. Meneruskan praktik kearifan lokal dan inisiatif sistem dukungan sosial untuk perubahan perilaku sanitasi melalui stimulan untuk jamban, arisan RT/kredit untuk membuat wc, dan tabungan sampah.
  13. Masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, melalui laporan dari warga kepada SKPD pemberi ijin pendirian bangunan.
  14. Masyarakat memiliki inisiatif untuk mencari informasi tentang mekanisme perijinan, mencari tahu tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan.
  15. Masyarakat ikut menanam dan menyuburkan nilai-nilai perdamaian dan menghargai kebhinekaan agar tidak terjadi lagi alienasi terhadap kelompok-kelompok minoritas karena pandangan puritan yang sempit dan merendahkan.


Komitmen untuk melakukan AKSI local yang lebih luas di tahun 2017 tersebut akan berjalan apabila didukung semua pihak, untuk itu kami menyampaikan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait sebagai berikut:

  1. Prioritas alokasi dana desa/pemerintah untuk kesehatan, akses air tanah, dan program energi terbarukan.
  2. Kerjasama dengan dunia usaha untuk penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan tidak mematikan inisiatif dan sumber daya local.
  3. Institusi pendidikan dari yang paling kecil seperti PAUD sampai pendidikan tingkat tinggi tidak boleh menolak anak disabilitas.
  4. Adanya sosialisasi dan syarat yang mudah untuk mengakses Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
  5. Mempermudah syarat-syarat pembentukan badan hukum bagi kelompok perempuan dan pendanaan untuk aksi-aksi ketangguhan perempuan.
  6. Dinas sosial dan tenaga kerja menciptakan inovasi pekerjaan untuk ibu rumah tangga.
  7. Pelibatan yang lebih besar dari laki-laki untuk program keluarga berencana (KB).
  8. Harus ada pusat informasi kesehatan remaja dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja yang komprehensif,diseluruh daerah.
  9. Adanya Bimbingan dan Konseling dan kurikulum kesehatan reproduksi di SD, SMP dan SMA sesuai dengan tahap perkembangannya.
  10. Adanya dukungan pemerintah mengenai informasi tata tanam dan ketegasan tentang percepatan penganekaragam konsumsi pangan
  11. Pemerintah desa membuka akses, pemasaran, produk lokal serta melakukan penyadaran tentang perubahan pola pikir dari mengkonsumsi produk pabrik beralih ke produksi masyarakat yang sehat (pangan lokal)
  12. Adanya peraturan desa (perdes) untuk masyarakat kembali bertani secara organik.
  13. Membangun kemitraan yang berpihak pada rakyat, setara antara pemerintah, pengusaha, masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dana-dana pembangunan.
  14. Penegakan aturan dan sanksi yang tegas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tidak berisiko. 
  15. Untuk sector ritel, perlu diupayakan tersedianya tempat seperti pojok Difa untuk display dan memasarkan produk hasil kerajinan dan makanan karya UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) lokal dan difabel.
  16. Pemerintah mengangkat anak Cerebral Palsy dengan tingkat keparahan tertentu sebagai anak negara yang dibiayai seluruh kebutuhan dasarnya tanpa memandang ekonomi orangtuanya
  17. BPJS kesehatan perlu meningkatkan layanan yang mengcover alat bantu untuk anak difabel termasuk cerebral palsy
  18. Penanganan pencemaran air dan pengelolaan limbah sampah antar daerah dari hulu ke hilir secara terintegrasi melibatkan pihak-pihak terkait dengan koordinasi yang efektif
  19. Upaya pemerintah dan legislative merevisi peraturan tentang pengelolaan sumber daya air perlu memasukkan prinsip keadilan gender dan memperhatikan risiko perubahan iklim. 
  20. Mendorong pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk segera diterbitkan kebijakan yang melindungi semua golongan untuk mengekspresikan keyakinan spiritual masing-masing secara bertanggung jawab
  21. Pentingnya menanamkan pendidikan kebhinekaan sejak usia dini pada generasi muda

Demikian komitmen dan kontribusi rakyat dalam kerja-kerja agenda Nawacita dan agenda global di tingkat lokal ini ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 03 Desember 2016.

 

Photo Credit: Yohanes Hastadi Kurniawan/PRY